Hubungan Fiqih dengan Teologi Pembebasan

A. Pengertian Teologi Pembebasan

Teologi Islam Pembebasan adalah suatu pandangan teologi yang muncul sebagai respons atas kondisi sosial-politik yang terjadi di dunia Islam pada akhir abad ke-20. Teologi ini bertujuan untuk membebaskan umat Islam dari berbagai bentuk penindasan, ketidakadilan, kemiskinan, dan ketertinggalan, serta untuk memperjuangkan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan martabat manusia.

Teologi Islam Pembebasan menekankan pentingnya keterlibatan aktif umat Islam dalam perjuangan untuk mencapai keadilan sosial. Teologi ini mengajarkan bahwa umat Islam harus menggunakan ajaran Islam sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak dan keadilan sosial bagi diri sendiri dan juga bagi masyarakat luas.

Teologi Islam Pembebasan menolak pandangan bahwa kemiskinan dan ketidakadilan adalah akibat dari kegagalan individual, melainkan sebagai akibat dari sistem sosial-politik yang tidak adil dan merugikan kelas bawah. Oleh karena itu, Teologi Islam Pembebasan mengajarkan bahwa untuk mencapai keadilan sosial, diperlukan adanya perubahan sosial yang sistematis, yang memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, terutama dari mereka yang termarjinalkan.

Teologi Islam Pembebasan juga menekankan pentingnya persaudaraan, toleransi, dan kerja sama antara umat Islam dan non-Muslim dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Teologi ini mengajarkan bahwa semua manusia, tanpa pandang agama, ras, atau suku, memiliki martabat yang sama di hadapan Allah SWT.

B. Hubungan Fiqih dengan Teologi Pembebasan

Dalam keseluruhan, Teologi Islam Pembebasan menegaskan bahwa ajaran Islam harus digunakan sebagai sarana untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan dan memberikan harapan bagi keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Teologi ini mengajarkan bahwa Islam bukan hanya sebagai agama yang mengajarkan nilai-nilai spiritual, tetapi juga sebagai agama yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial.

Hubungan antara fiqih dan teologi pembebasan adalah erat karena keduanya memiliki fokus yang sama, yaitu memperjuangkan keadilan sosial dan membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan. Fiqih sebagai ilmu hukum Islam memiliki peran penting dalam menyediakan panduan untuk mengatur tata cara hidup berkeluarga, masyarakat, dan negara sesuai dengan ajaran Islam.

Teologi pembebasan, di sisi lain, menekankan pentingnya keterlibatan aktif umat Islam dalam perjuangan untuk mencapai keadilan sosial dan membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan. Teologi ini menuntut adanya perubahan sosial yang sistematis yang memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, terutama dari mereka yang termarjinalkan.

Dalam konteks ini, fiqih dapat memberikan panduan tentang bagaimana umat Islam harus berperilaku dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat. Misalnya, fiqih dapat memberikan panduan tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan air bersih dan layanan kesehatan yang memadai.

Selain itu, fiqih juga dapat memberikan panduan tentang cara pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil, sehingga dapat memperjuangkan keadilan sosial dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, hubungan antara fiqih dan teologi pembebasan adalah sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam.

Untuk mewujudkan hukum fiqih yang berpandangan teologi pembebasan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, di antaranya:

1. Menerapkan hukum Islam secara inklusif dan adil, sehingga hak asasi manusia dan martabat manusia sebagai makhluk Allah terjamin. Hal ini dapat dilakukan dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan memperhatikan situasi sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat.
2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan persoalan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam hal ini, fiqih dapat memberikan panduan tentang bagaimana cara masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.
3. Membangun lembaga-lembaga sosial dan ekonomi yang berbasis keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia. Misalnya, dengan membentuk lembaga-lembaga sosial yang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta membangun ekonomi yang berkeadilan dan ramah lingkungan.
4. Mendorong perubahan sosial yang sistematis melalui pengembangan ilmu dan teknologi, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.
5. Memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan, termarginalkan, dan teraniaya. Dalam hal ini, fiqih dapat memberikan panduan tentang cara memperjuangkan hak-hak tersebut secara damai dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan menerapkan cara-cara tersebut, diharapkan masyarakat dapat mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia yang sejalan dengan pandangan teologi pembebasan.